Kapolsek Ubud hadiri Kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi ( PPKM ) Level 3 terkait dengan rencana kegiatan upacara ngaben massal di Br Laplapan, Desa Desa Petulu, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar.
(23 Juli 2021)

Polda Bali – Polres Gianyar – Polsek Ubud

Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 10.00 wita bertempat di balai serbaguna ( balai peyadnyan ) Desa Adat Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2021 dan SE Gubernur Bali No 11 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Level 3, terhadap rencana kegiatan Manusia Yadnya / ngaben massal pada tanggal 29 Juli 2021

Hadir dalam giat tersebut Kapolsek Ubud AKP I Made Tama, S.H., Panit 1 Intelkam IPDA I Wayan Hendra Supa, Panit 2 Intelkam IPDA I Nyoman Budiasa, Prebekel Desa Petulu Tjokorda Agung Setiadarma, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Petulu, Bendesa Adat Laplapan I Wayan Dapet, serta Kelian Adat Laplapan I Wayan Sutapa

Pada kesempatan tersebut Kapolsek Ubud AKP I Made Tama, S.H. memberikan beberapa himbauan diantaranya saat ini kasus varian baru Covid 19 masih mengalami peningkatan sehingga pemerintah melakukan upaya dengan melanjutkan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) Level 3 setelah PPKM Darurat yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid 19 oleh karena itu disetiap kegiatan masyarakat dan upacara keagamaan agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti menyediakan masker dan tempat cuci tangan.

Selain itu diharapkan agar masyarakat tidak memviralkan pelaksanaan upacara ngaben massal tersebut ke medsos guna dapat meminimalisir tanggapan negatif dari netizen, dan selalu mengatur mekanisme pelaksanaan rangkian kegiatan ngaben massal dan kehadiran warga dalam melaksanakan ayah -ayahan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang.

Kapolsek Ubud juga berharap pada hari H yang memiliki keluarga di Luar agar dihimbau untuk tidak datang karena mencegah terjadinya kerumunan dan agar tidak ada pelanggaran prokes dalam Penerapan PPKM Level 3 ini dan bilamana ditemukan ada pelanggaran prokes akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat membantu program pemerintah dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.